Yogyakarta -- Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur tidak hanya tentang menciptakan sebuah pusat pemerintahan baru, tetapi juga tentang membentuk peradaban yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, Otorita IKN telah menjalin kerja sama yang erat dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dalam mengendalikan jumlah penduduk di IKN.

Kerja sama antara Otorita IKN dan Kemenko PMK merupakan langkah proaktif dalam mengantisipasi dampak sosial dan lingkungan dari pertumbuhan penduduk di IKN. Dengan melibatkan Kemenko PMK, Otorita IKN menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa pembangunan IKN tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.

Salah satu fokus utama kerja sama ini adalah mengendalikan pertumbuhan populasi di IKN melalui kebijakan yang terencana dan terukur. Melalui pendekatan yang inklusif, Otorita IKN dan Kemenko PMK berupaya untuk mengimplementasikan kebijakan keluarga berencana dan pembangunan perumahan yang terkendali, sehingga pertumbuhan penduduk di IKN dapat diatur sesuai dengan kapasitas lingkungan dan infrastruktur yang tersedia.

Selain itu, kerja sama ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan IKN memberikan kesempatan yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Otorita IKN dan Kemenko PMK bekerja sama dalam merancang kebijakan yang mendukung inklusi sosial dan ekonomi, sehingga semua warga IKN dapat merasakan manfaat dari pembangunan yang sedang berlangsung.

Pengendalian jumlah penduduk di IKN juga merupakan langkah penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Dengan memperhitungkan kapasitas lingkungan dan sumber daya alam yang tersedia, Otorita IKN dan Kemenko PMK berusaha untuk mencegah terjadinya tekanan berlebihan terhadap lingkungan hidup akibat dari pertumbuhan populasi yang tidak terkendali.

Kerja sama antara Otorita IKN dan Kemenko PMK dalam mengendalikan jumlah penduduk di IKN merupakan contoh nyata dari komitmen pemerintah dalam membangun peradaban yang inklusif, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Dengan pendekatan yang terencana dan berbasis data, diharapkan pembangunan IKN dapat memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak tanpa mengorbankan keseimbangan sosial dan lingkungan.