Yogyakarta  -- Kementerian Perhubungan telah mencapai tonggak sejarah dalam mewujudkan visi pemerataan transportasi yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi. Dengan berhasil menyelesaikan 25 dari 35 Proyek Strategis Nasional (PSN) di sektor transportasi, Kementerian ini menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan konektivitas dan mobilitas di seluruh Indonesia.

Dari total 35 proyek yang ditetapkan, 7 di antaranya adalah proyek pembangunan bandara, yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Pembangunan bandara baru maupun perluasan bandara yang sudah ada menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan aksesibilitas udara bagi masyarakat. Keberhasilan menyelesaikan proyek-proyek ini akan membawa dampak positif bagi sektor pariwisata, perdagangan, dan investasi di daerah-daerah terkait.

Selain itu, Kementerian Perhubungan juga telah menyelesaikan 7 proyek pembangunan kereta api, yang merupakan bagian penting dari upaya pemerintah untuk mengoptimalkan transportasi darat. Sistem kereta api yang handal dan efisien akan memperlancar mobilitas orang dan barang di seluruh Indonesia, serta membantu mengurangi kemacetan dan polusi udara.

Di samping itu, 11 proyek pembangunan pelabuhan juga telah berhasil diselesaikan. Pelabuhan yang modern dan efisien tidak hanya mendukung kegiatan ekspor dan impor, tetapi juga memperkuat konektivitas antarpulau di Indonesia. Dengan infrastruktur pelabuhan yang memadai, Indonesia dapat lebih baik memanfaatkan potensi maritimnya sebagai negara kepulauan.

Kementerian Perhubungan telah bekerja keras untuk menyelesaikan proyek-proyek ini sesuai dengan target yang ditetapkan. Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan kemampuan teknis dan manajerial Kementerian, tetapi juga komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup dan mempercepat pembangunan di seluruh Indonesia.

Dengan realisasi pemerataan transportasi ini, diharapkan aksesibilitas dan konektivitas antardaerah akan semakin baik, sehingga masyarakat di seluruh Indonesia dapat merasakan manfaatnya. Langkah-langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah, meningkatkan daya saing ekonomi nasional, dan mendorong pertumbuhan yang inklusif.