Yogyakarta -- Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) memberikan dorongan penuh terhadap upaya mewujudkan sistem pertahanan cerdas di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Langkah ini telah dimulai sejak tahun 2022 hingga 2024 dalam tahap pertama, dan akan berlanjut pada tahun 2025 dalam tahap kedua. Komitmen ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun perlindungan yang efektif dan adaptif terhadap ancaman keamanan.

Pembangunan sistem pertahanan cerdas merupakan langkah strategis dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara di era globalisasi yang kompleks. Dengan memanfaatkan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI), analisis data besar (big data), dan sensor-sensor pintar, Indonesia dapat meningkatkan kemampuan deteksi, respons, dan mitigasi terhadap berbagai ancaman keamanan yang mungkin timbul.

Tahap pertama pembangunan sistem pertahanan cerdas telah dimulai sejak tahun 2022, yang meliputi identifikasi kebutuhan, pengembangan infrastruktur dasar, dan pembangunan pusat kendali terpadu. Langkah-langkah ini menjadi dasar yang kokoh untuk melanjutkan tahap kedua pada tahun 2025, di mana sistem pertahanan cerdas akan lebih diintegrasikan, diuji coba, dan diperkuat untuk memastikan kesiapan penuh dalam menghadapi ancaman masa depan.

Pemerintah memahami bahwa upaya mewujudkan sistem pertahanan cerdas bukanlah tugas yang mudah. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, institusi pertahanan dan keamanan, serta sektor swasta dan akademis sangat diperlukan. Sinergi ini akan memastikan bahwa pembangunan sistem pertahanan cerdas dilaksanakan secara efisien, efektif, dan terkoordinasi.

Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa pembangunan sistem pertahanan cerdas dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan data dan privasi, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, sistem pertahanan cerdas tidak hanya menjadi instrumen untuk melindungi negara dari ancaman luar, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kepercayaan dan kedaulatan digital.

Dengan implementasi yang sesuai rencana dan kolaborasi lintas sektor, Indonesia dapat memastikan bahwa Ibu Kota Nusantara tidak hanya menjadi simbol kekuatan ekonomi, tetapi juga simbol keamanan dan kedaulatan negara. Semoga langkah-langkah ini dapat mengokohkan posisi Indonesia sebagai negara yang kuat dan berdaulat di panggung dunia.