Yogyakarta – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan bahwa Presiden Joko Widodo telah memberikan tanggapan langsung terkait keluhan akan keterlambatan dalam pengurusan proses investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). Presiden dengan cepat mengambil langkah dengan membentuk Tim Percepatan untuk mengatasi kendala-kendala yang menghambat proses investasi di IKN.

Pengurusan investasi yang lambat dapat menjadi hambatan serius dalam upaya mempercepat pembangunan di IKN. Presiden Jokowi menyadari pentingnya respon yang cepat dan efisien dalam menanggapi masalah ini, karena setiap keterlambatan dapat berdampak pada citra investasi Indonesia dan kelancaran pembangunan di IKN.

Dengan pembentukan Tim Percepatan, diharapkan semua kendala dalam pengurusan investasi dapat diidentifikasi dengan cepat dan solusi yang tepat dapat segera diterapkan. Tim ini akan terdiri dari berbagai stakeholder terkait, termasuk perwakilan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BKPM, dan pelaku industri, yang akan bekerja sama untuk menemukan solusi yang efektif dan memberikan layanan yang lebih baik kepada para investor.

Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan investasi yang kondusif dan mempercepat pembangunan di IKN. Dengan memberikan respon cepat terhadap masalah-masalah yang muncul, pemerintah berharap dapat membangun kepercayaan investor dan mendorong investasi yang lebih besar ke IKN, yang pada gilirannya akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Presiden Jokowi dan timnya memahami betapa pentingnya waktu dalam dunia investasi. Dengan langkah-langkah seperti ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memberikan layanan yang prima kepada para investor dan memastikan bahwa IKN menjadi pusat investasi yang menarik dan berkelanjutan bagi seluruh dunia.